Pertemuan persahabatan dan diskusi strategis antara Firman Jaya Daeli bersama dengan Panglima Kodam (Pangdam) I Bukit Barisan/BB Mayjen TNI Hassanudin, berlangsung pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, di Ruang Kerja Pangdam, di Markas Kodam I/BB, di Medan, Sumut. Pertemuan sebelum ini juga, berlangsung antara Pangdam I/BB dengan Firman Jaya Daeli, pada akhir Maret 2021, di Markas Kodam I/BB. Pertemuan persahabatan dan diskusi strategis berlangsung juga antara Firman Jaya Daeli bersama dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut Irjen Pol. R.Z. Panca Putra, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, di Ruang Pertemuan Kapolda, di Kantor Polda, di Medan, Sumut. Pertemuan diskusi lanjutan, berlangsung lagi antara Firman Jaya Daeli dengan Kapolda Sumut didampingi Kabid Propam Polda Sumut Kombes Pol. Donald Simanjuntak, di Kantor Polda Sumut. Pertemuan kedua ini berlangsung pada hari Rabu, tanggal 27 April 2021 dengan alokasi dan durasi waktu pertemuan diskusi yang lama. 
Pertemuan persahabatan dan diskusi strategis berlangsung juga antara Firman Jaya Daeli bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut Ida Bagus Nyoman Wiswantanu, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, di Ruang Kerja Kajati, di Kantor Kejati, di Medan, Sumut. Pertemuan sebelum ini juga, berlangsung antara Kajati Sumut dengan Firman Jaya Daeli, pada akhir Maret 2021, di Kantor Kejati. Kajati Sumut Ida Bagus Nyoman Wiswantanu, dalam sebuah kesempatan menerima juga kunjungan audiensi, konsultasi, dan audiensi Bupati Nias Utara Amizaro Waruru dan Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, di Ruang Kerja Kajati, Kantor Kejati, di Medan, Sumut. Kunjungan pertemuan dengan Kajati Sumut yang dimediasi, difasilitasi, dan turut dihadiri oleh Firman Jaya Daeli, berlangsung sehari setelah Gubernur Sumut Edy Rahmayadi melantik sejumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam wilayah Provinsi Sumut, di Medan, Sumut.
Kunjungan ini merupakan pertemuan strategis yang pada dasarnya mendiskusikan dan merumuskan strategi, kebijakan, agenda bersama untuk membangun daerah dan menegakkan hukum dalam kerangka Membangun Indonesia Maju. Kunjungan audiensi, konsultasi, dan diskusi ini juga rencananya dihadiri oleh Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu dan Wakil Bupati Nias Barat Era Era Hia namun tertunda karena Pimpinan Pemerintah Daerah Nias Barat langsung kembali ke Kepni karena tugas dan kegiatan penting pemerintahan yang harus segera dihadiri dan dilaksanakan. Dalam pertemuan Firman Jaya Daeli dengan Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin dan Kapolda Sumut Irjen Pol. R.Z. Panca Putra, Firman Jaya Daeli juga memohon kepada Pangdam I/BB dan Kapolda Sumut untuk berkenan menerima kunjungan para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Kepni terutama bagi yang baru dilantik dan baru menjabat. Kedua Pejabat Negara yang merupakan Forkompimda Sumut ini pada dasarnya berkenan dan bersedia menerima kunjungan dan pertemuan audiensi, konsultasi, dan diskusi para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari wilayah Kepni. Pertemuan ini nantinya pada dasarnya berintikan pada pembangunan pertahanan, keamanan, dan hukum dalam kerangka pemajuan daerah Kepni dan pemajuan negara Indonesia.
Firman Jaya Daeli yang juga merupakan mantan Komisi Politik dan Hukum DPR-RI mengucapkan selamat dan sukses bagi seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dengan dihadiri oleh segenap jajaran Forkompimda Sumut. Juga bagi yang memimpin dan mengabdi untuk periode kedua, khususnya kepada Bupati Nias Selatan Hilarius Duha dan Wakil Bupati Nias Selatan Firman Giawa serta Walikota Gunungsitoli Lakhomizaro Zebua dan Wakil Walikota Gunungsitoli Sowa’a Laoli. Selamat dan sukses juga bagi Bupati Terpilih Nias Ya’atulo Gulo dan Wakil Bupati Nias Arota Lase yang rencananya dilantik pada bulan Juni 2021. Dalam sebuah pertemuan dengan Walikota Gunungsitoli Lakhomizaro Zebua, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, Firman Jaya Daeli berdiskusi singkat dengan Walikota Gunungsitoli mengenai agenda membangun kebersamaan yang efektif, kreatif, inovatif, dan produktif dalam wadah Forum Kepala Daerah (Forkada) untuk memajukan Kepni dan Sumut. Di antara jajaran Forkada, Walikota Ginungsitoli merupakan yang tergolong sebagai Kepala Daerah “senior” di Kepni. Pernah menjadi Pejabat Walikota Gunungsitoli dan dua periode menjadi Walikota Gunungsitoli hasil Pilkada. Juga seorang pegawai atau pejabat karier ASN di Kepni yang berpengalaman di bidang birokrasi, pembangunan, dan pemerintahan. Dengan demikian, memiliki tugas dan tanggungjawab moral kepemimpinan yang lebih “besar” dan lebih “berat” untuk bersama-sama dengan jajaran kepemimpinan daerah membangun Kepni di tengah-tengah kemajuan Sumut. Pertemuan diskusi Firman Jaya Daeli yang juga pernah menjadi salah seorang Tim Perumus UU Pertahanan Negara, UU Kepolisian, UU Kejaksaan, dan UU Pemerintahan Daerah, dengan Pangdam I/BB, Kapolda Sumut, dan Kajati Sumut, pada dasarnya berkaitan dan berintikan pada penguatan dan peningkatan kualitas fungsi, tugas, tanggungjawab, dan peran institusi-institusi strategis. Khususnya di bidang pembangunan daerah ; pembangunan sistem dan stabilitas pertahanan kawasan ; pembangunan sistem dan stabilitas keamanan lokal dan regional ; pembangunan dan penegakan hukum dan keadilan ; perlindungan, pelayanan, dan pengayoman publik. Juga berintikan pada pertumbuhan dan pengembangan kawasan Provinsi Sumut, wilayah kepulauan, dan daerah perbatasan, serta pemaknaannya dalam kerangka Pembangunan Indonesia Maju.
Kawasan Sumut adalah sebuah daerah provinsi, yang dari berbagai pemikiran dan pertimbangan adalah wilayah strategis, berpengaruh, dan menentukan. Provinsi Sumut dalam sistem Indonesia dan dalam konteks Keindonesiaan merupakan simpul kawasan yang mewarnai dan memaknai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Provinsi Sumut juga menjadi aktual dan relevan dalam kerangka hubungan, kepentingan, dan kerjasama dengan negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat untuk memelihara dan membangun kawasan yang mesti semakin stabil dan kuat. Provinsi Sumut secara geostrategis memiliki posisi penting dari segi geografis, geopolitis, geoekonomis, geososial, geokultural, geohistoris, dan lain-lain. Kenyataan dan perspektif pemikiran ini merupakan modal, potensi, dan kekuatan strategis bagi Sumut. Namun juga sekaligus menjadi pergumulan, pergulatan, dan tantangan serius bagi masyarakat, penyelenggara negara, pemimpin daerah, dan jajaran internal dan eksternal Sumut. Keseluruhan perihal ini mesti selalu dan seterusnya dikapitalisasi oleh Sumut untuk semakin memajukan daerah dan juga sekaligus memaknai dan mewarnai pemajuan nasional. 
Komitmen penuh dan tekad bulat segenap kepemimpinan daerah, jajaran penyelenggara negara, kalangan otoritas pertahanan, keamanan, hukum, merupakan tugas panggilan pengabdian untuk membumikan amanah mutlak dan ketentuan wajib konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Juga merupakan tugas panggilan pengabdian untuk membumikan Nilai-Nilai falsafah dan ideologi Pancasila. Intinya adalah untuk menuju, mencapai, dan mewujudkan Tujuan Nasional NKRI. Demikian juga dalam konteks daerah-daerah di Indonesia yang juga meliputi Sumut, harus senantiasa mengukuhkan sikap dan meneguhkan pendirian untuk memastikan berjalannya “Politik Bernegara Yang Merakyat Dan Melayani”. Otoritas kelembagaan strategis dan jajaran kepemimpinan pertahanan, keamanan, dan hukum, tentu seharusnya dan sejatinya bergerak antisipatif, responsif, dinamis, dan efektif untuk meningkatkan, memperluas, mempercepat, dan mempermudah agenda Pembangunan Indonesia Maju. Demikian juga kepemimpinan Pemerintahan Daerah (para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, semestinya dan sejatinya bekerja dan bertugas melayani dan mengabdi rakyat serta memimpin dan membangun daerah. Kepemimpinan daerah harus segera dan secepatnya menerjemahkan dan mewujudkan hasil perolehan kemenangan politikal dan kepercayaan kultural yang berbasis pada mandat rakyat serta yang bersumber dari kedaulatan rakyat.
Kualitas hasil kinerja dan prestasi gemilang kepemimpinan di satuan sektor apapun dan di tataran tingkat manapun, pada dasarnya memiliki relasi kuat dengan takaran positif kemajuan Indonesia. Terutama kebangkitan dan kemajuan atas perihal keadilan, kemakmuran, kesejahteraan rakyat serta atas perihal kebajikan dan keadaban bangsa dan negara. Juga sangat berkaitan dan amat tergantung pada pemahaman dan pemaknaan terhadap amanah luhur dan mulia atas penunjukan melayani dan penugasan mengabdi bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Relasi ini menjadi penting, berpengaruh, dan menentukan sehingga mesti selalu dijaga dan dirawat keberadaannya dan kemanfaatannya. Terminologi posisi jabatan kekuasaan dan status kedudukan kenegaraan, secara etika dasar dan moral standar, pada dasarnya tidak berdiri sendiri dan juga bukan merupakan tujuan. Posisi dan kedudukan sesungguhnya adalah merupakan pergumulan batin dan pergulatan nurani. Juga sekaligus merupakan tantangan untuk selamanya memaknai ruang dan kesempatan agar keseluruhannya diabdikan dan diorientasikan bagi kemanusiaan, keutuhan ciptaan, kerakyatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Dengan demikian, wajah dari posisi dan kedudukan yang dimiliki pada gilirannya ditunjukkan dan ditampilkan melalui kinerja dan kepemimpinan yang merakyat dan melayani. Perspektif pergumulan, pergulatan, dan tantangan inilah yang tentunya diorganisasikan dan direalisasikan secara serius dan maksimal dengan etos dan semangat bergotongroyong. Kerangka pemahaman dan bangunan pengertian serta konteks pemikiran dan relevansi pertimbangan ini merupakan pedoman yang memandu dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan negara di daerah. Keberadaan dan kebermanfaatan pedoman ini secara menyeluruh dan mendasar, juga memandu dan mengarahkan peningkatan dan percepatan kinerja dan kepemimpinan para penyelenggara negara, pemimpin institusi, dan pejabat daerah. Kualitas kinerja dan kepemimpinan Pangdam I/BB, Kapolda Sumut, Kajati Sumut, dan para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, semakin mewarnai dan memaknai secara berarti. Juga semakin berkemauan baik dan bertekad kuat untuk memetakan dan memaksimalkan posisi dan potensi strategis yang dimiliki wilayah Provinsi Sumut dan juga meliputi wilayah kawasan Kepni. Pemetaan dan pemanfaatan ini sekaligus untuk memaknai Pembangunan Indonesia Maju. Terminologi dan pembumian visi, misi, dan program Indonesia Maju, pada gilirannya merupakan dan menjadi pelaksanaan dan perwujudan secara otentik dan konkrit Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1946 dan Tujuan Nasional NKRI berdasarkan amanah ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang berfalsafah dan berideologi Pancasila dengan etos dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Penulis merupakan Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Editor : Af
