BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyatakan bahwa Lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan wahana bagi Pemerintah Desa, untuk mengelola sumber daya alam dan bidang produksi yang penting bagi desa. Adapun, tujuan BUMDes dibentuk adalah untuk melembagakan ekonomi desa, agar lebih sistematis, efisien, efektif, berdaya guna, dan berdaya saing.
“Melalui BUMDes, kesempatan untuk menggerakkan perekonomian desa menjadi semakin terbuka, dengan keleluasaan mengembangkan usaha-usaha berbasis potensi yang dimiliki masyarakat maupun potensi desa itu sendiri. Berdirinya BUMDes juga untuk menggali dan mengoptimalkan potensi wirausaha desa,” papar Gubernur saat melakukan Rapat Pembahasan BUMDes sebagai badan penggerak tumbuhnya usaha di desa untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan, di Rumah Makan Rumah Kayu, Senin (06/02/2023).
Menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendukung dan mendorong, agar lembaga ekonomi desa (BUMDes) mampu berperan efektif sebagai lokomotif baru bagi kegiatan perekonomian warga desa.
“Lahirnya BUMDes diharapkan mampu menggerakkan mesin ekonomi di perdesaan untuk bersama-sama maju dengan unit-unit usaha milik warga yang sudah ada maupun yang baru,” ucap Gubernur.
Gubernur juga memaparkan bahwa, di Provinsi Lampung setidaknya ada 2.188 BUMDes yang aktif, dan ada 57 Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma). Mayoritas usahanya, antara lain, budidaya ternak, jual-beli hasil bumi dan saprodi, lembaga keuangan mikro (simpan-pinjam), jasa penyewaan, perdagangan, distributor, ritel, serta usaha pariwisata lokal. Dampak positifnya sekarang terasa. Lapangan kerja baru ada di desa, pendapatan masyarakat meningkat, dan aktivitas perekonomian di desa semakin bergeliat.
Hal tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi, dari misi kelima Pemerintah Provinsi Lampung, yaitu Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Perdesaan yang Seimbang Dengan Wilayah Perkotaan.
Salah satu agenda utama Pemerintah Provinsi Lampung adalah Smart Village atau Desa Cerdas Berbasis Digital. Jumlah desa yang sudah menggunakan program Smart Village sebanyak 1.763 desa dari 2.446 desa atau 72 % dari seluruh desa se-Provinsi Lampung.
Kemudian sebagai bagian dari program Desa Cerdas (Smart Village), Pemerintah Provinsi Lampung juga mengembangkan ekonomi digital di desa melalui BUMDes. Salah satunya adalah, mengembangkan ELEKTRONIK SAMSAT DESA (e-SAMDES). E-Samdes merupakan program yang diintegrasikan dengan BUMDes, untuk menjadi agen pembayaran pajak kendaraan bermotor.
“Pengembangan e-Samdes ini merupakan kerjasama Pemerintah Provinsi Lampung dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung, Bank Lampung, dan PT Jasa Raharja (persero). Manfaatnya sekarang sudah dirasakan masyarakat. Para wajib pajak cukup datang ke BUMDes terdekat. Tidak perlu lagi jauh-jauh ke ibukota kabupaten untuk bayar pajak,” ujar Gubernur.
Melalui terobosan tersebut, pada peringatan hari BUMDes Nasional di Bintan Kepulauan Riau, Rabu, 2 Februari 2023 lalu, Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, memberikan penghargaan Lencana Abdi Ekonomi Desa kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, sebagai tanda Komitmen dan Kerja Keras dalam Membina Inovasi Pelayanan BUMDes Melalui Elektronik Samsat Desa. E-Samdes dinilai sebagai terobosan inovatif, yang dampaknya signifikan bagi masyarakat termasuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.
Lebih jauh, secara makro, menurut Gubernur, strategi pembangunan daerah yang digerakkan dari pedesaan ini terbukti hasilnya positif. Hal tersebut terbukti dengan kesenjangan yang ditunjukkan dengan rasio gini (Gini Ratio) Provinsi Lampung menunjukan trend yang menurun, dari 0,320 pada akhir 2019, menjadi 0,313 pada akhir 2022, atau lebih rendah (lebih baik) dari rata-rata Nasional (0,381) yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Provinsi Lampung cukup rendah.
Indikator lainnya, angka kemiskinan Provinsi Lampung menurun signifikan, dari 12,62% per Maret 2021, menjadi 11,57% pada September 2022. Termasuk indikator pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang berhasil menempati peringkat pertama terbaik Nasional dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada Triwulan II 2022 sebesar 9,12%. Tingkat inflasi Provinsi Lampung juga terkendali, yaitu 5,51% sampai Desember 2022.
Selama kurun waktu 2017-2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung juga selalu lebih baik dan lebih rendah dibanding TPT Nasional. Pada Agustus 2022, TPT Provinsi Lampung sebesar 4,52% di bawah Nasional (5,86%). Termasuk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung, sejak 2018 sampai 2022 juga terus meningkat, dan tahun 2022 lalu IPM Lampung sudah berstatus Tinggi, yaitu sebesar 70,45, hal tersebut menunjukkan pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian di Provinsi Lampung semakin membaik.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Dr. Zaidirina, S.E,M.Si menyampaikan bahwa beberapa hal membuat program Gubernur Arinal memperoleh Penghargaan dari pemerintah pusat yakni, yang pertama program smart village di Lampung adalah yang terbanyak di Indonesia, yakni sejumlah 1.763 desa atau sebesar 72%.
“Kemudian program E-Samdes yang di gagas Pak Gubernur berbeda dengan Provinsi lain, disana walau pembayaran dilakukan di desa tapi ambil bukti setor dan STNK tetap harus ke Samsat, Program pak Gubernur tidak demikian, semua administrasi dan pengambilan STNK semua selesai di BUMDes, jadi tidak kerja dua kali,” tuturnya
Usai kegiatan, Gubernur Lampung juga berkesempatan untuk berdialog langsung dengan sejumlah Pimpinan Redaksi serta awak media di Provinsi Lampung. Dialog dimoderatori oleh Nanang Trenggono dan diikuti oleh beberapa Kepala OPD terkait Pembahasan BUMDes sebagai badan penggerak tumbuhnya usaha di desa untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).
