Waykanan – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Waykanan dukung aksi yang akan dilakukan Ratusan Wartawan mendesak Dinas Kominfo setempat untuk memberlakukan anggaran media setahun penuh.
Hasil zoom meeting yang dilakukan DPC PJS pada Rabu (27/03/2024) menghasilkan beberapa poin.
Adapun poin-poin tersebut, meminta anggaran belanja media dibayarkan setahun penuh, mulai Januari hingga Desember 2024. Kemudian mengembalikan anggaran belanja media di DPRD seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak dimonopoli oleh Dinas Kominfo.
“Bayar juga tunggakan hutang media tahun 2022 kemarin, jangan suruh wartawan membuat advertorial baru, baru dibayar seoalah-olah bayar tuggakan, itu namanya anggaran baru,” kata ketua DPC PJS Waykanan, Hi.Hermansyah.
Menurutnya,berlakunya sebuah anggaran itu satu tahun, bukan hanya 10 bulan.
“Yang dua bulan kemana anggaranya, kalau memang tidak ada, jangan dianggarkan, seolah-olah untuk media tapi di sunat. Ini permainan Kominfo semua,” katanya.
Herman mengungkapkan, alasan tidak ada anggaran, kemudian anggaran media yang ada di DPRD Waykanan, di Tarik ke Dinas Kominfo, padahal anggaranya dikurangi, sebuah alasan yang kurang tepat.
“Waktu itu di DPRD sebagai kompensasi berita permedia sangat kecil sekali, hanya ratusan ribu per bulan. Nah, seolah dana itu ditarik ke Dinas Kominfo dan akan dibayarkan oleh mereka, tapi nilainya dikurangi setengah, ini saya kira tidak elok permainannya,” ujarnya.
Direncanakan hari ini, Kamis (28/03/2024) ratusan pewarta yang bertugas di Waykanan, akan menggeruduk Dinas Kominfo setempat mendesak mereka untuk meminta penjelasan anggaran tersebut.
“Kita sebagai organisasi Jurnalis, mendukung aksi kawan-kawan Wartawan. Dan kita akan ikut serta dalam aksi itu, kalau memang Dinas kominfo mau mentiadakan anggaran media, saya kira tidak ada masalah, kalau memang itu tidak ada yang dilanggar,” kata Herman.
